TNI-Polri Gelar Operasi Terpadu Berantas Premanisme Demi Stabilitas Jakarta dan Iklim Investasi

allintimes.com – Jakarta, Mei 2025 – Demi menjaga stabilitas keamanan serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi, TNI dan Polri resmi meluncurkan Operasi Kepolisian Kewilayahan Berantas Jaya 2025, sebuah langkah terpadu untuk menumpas segala bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Apel gelar pasukan yang digelar pada Jumat, 9 Mei 2025 di Lapangan Monas Selatan, Jakarta, menjadi titik awal dimulainya operasi tersebut. Apel ini dipimpin langsung oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto, serta diikuti oleh ratusan personel gabungan TNI-Polri dan instansi terkait.

Komitmen TNI-Polri: Bersih-bersih Premanisme di Jakarta

Pangdam Jaya dalam sambutannya menegaskan komitmen kuat antara Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya dalam memberantas premanisme secara menyeluruh. Ia menyatakan bahwa operasi ini bukan sekadar rutinitas penegakan hukum biasa, tetapi sebuah gerakan terpadu yang mengedepankan pendekatan intelijen, preventif, dan represif.

“Kami berkomitmen bersama Polda Metro Jaya dan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama turun ke lapangan dan melaksanakan bersih-bersih preman yang ada di wilayah Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya,” tegas Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

Premanisme telah lama menjadi salah satu faktor penghambat iklim investasi yang sehat di Jakarta. Mulai dari pungutan liar, intimidasi terhadap pelaku usaha kecil dan besar, hingga keterlibatan dalam praktik kejahatan terorganisir, membuat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa tinggal diam.

Peran Strategis Puspom TNI dan Intelijen Gabungan

Menindaklanjuti perintah pimpinan TNI, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto menyampaikan bahwa institusinya siap ambil bagian dalam mendukung keberhasilan operasi ini. Salah satu pendekatan kunci adalah dengan mengoptimalkan kerja intelijen gabungan, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Menurut Mayjen Yusri, Puspom TNI akan mengerahkan unsur intelijen militer untuk mendeteksi secara dini potensi gangguan keamanan oleh kelompok preman atau ormas yang menyimpang. Hasil dari pemantauan ini akan dikompilasi dan dianalisis bersama dengan Polri dan badan intelijen lainnya untuk kemudian disusun langkah-langkah strategis pencegahan.

“Kami akan menerjunkan unsur intelijen dan berkolaborasi dengan intelijen Polri, BAIS, dan BIN. Informasi yang diperoleh akan dikaji dan digunakan untuk langkah preventif,” ujar Mayjen Yusri.

Terkait ormas yang kerap melakukan tindakan di luar batas hukum, seperti intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat atau pelaku usaha, pencegahannya akan diserahkan kepada Polri sesuai dengan mandat penegakan hukum sipil.

Satgas Terpadu: Sinergi Antar Lembaga Demi Keamanan Nasional

Sebagai bentuk pendekatan holistik terhadap persoalan premanisme dan ketertiban ormas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) telah membentuk sebuah Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Ormas Bermasalah.

Satgas ini akan dipimpin langsung oleh Kemenko Polhukam dan melibatkan seluruh elemen strategis, termasuk TNI, Polri, BIN, Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah. Fokus utama dari Satgas ini adalah melakukan pembinaan, penertiban, hingga pembubaran bila perlu terhadap ormas yang terbukti mengganggu stabilitas keamanan nasional dan kegiatan ekonomi.

Melalui mekanisme satu komando, Satgas ini akan responif, efektif, dan cepat dalam menangani setiap gangguan keamanan yang berasal dari oknum maupun kelompok tertentu.

Premanisme dan Ormas Bermasalah: Ancaman Nyata Bagi Iklim Investasi

Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi nasional, menghadapi tantangan serius akibat ulah preman dan ormas bermasalah. Pungutan liar terhadap pedagang, tukang parkir ilegal, serta penguasaan lahan atau proyek dengan cara intimidatif, menjadi gambaran nyata gangguan keamanan yang merugikan banyak pihak.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, kehadiran premanisme juga menghambat kelancaran investasi infrastruktur, logistik, hingga UMKM. Hal inilah yang mendorong pemerintah pusat untuk menjadikan penanganan premanisme sebagai prioritas nasional.

Kondisi ini juga mencerminkan pentingnya sinergi TNI-Polri dan seluruh lembaga negara, dalam memastikan setiap sudut ibu kota menjadi zona aman dan nyaman untuk masyarakat, pelaku usaha, serta investor.

Operasi Berantas Jaya 2025: Strategi, Target, dan Dampaknya

Operasi Berantas Jaya 2025 tidak hanya menyasar tindakan premanisme di jalanan, tapi juga melibatkan pendekatan hukum terhadap kelompok ormas, individu atau jaringan kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Target utama operasi ini antara lain:

• Preman pasar dan terminal yang memungut uang secara ilegal.

• Penguasa lahan atau bangunan liar yang merugikan masyarakat.

• Pelaku kejahatan terorganisir yang menggunakan kedok ormas.

• Oknum yang melakukan intimidasi terhadap pelaku UMKM.

• Aktivitas ilegal di kawasan pelabuhan dan area strategis.

Operasi akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan, dengan pola patroli gabungan, razia berkala, pengawasan intensif berbasis teknologi, serta penindakan hukum tegas.

Dampak yang diharapkan dari operasi ini antara lain:

• Menurunnya angka kriminalitas jalanan.

• Terbukanya ruang aman bagi pelaku usaha kecil menengah.

• Terciptanya stabilitas sosial dan ekonomi.

• Peningkatan kepercayaan investor.

• Meningkatnya kualitas tata kelola keamanan di wilayah metropolitan.

Pesan Kasad dan Kapolri: Bangun Kepercayaan Masyarakat

Dalam apel gelar pasukan, para pimpinan TNI dan Polri juga menegaskan pentingnya membangun kembali kepercayaan publik terhadap aparat negara. Kegiatan seperti operasi terpadu ini, jika dilaksanakan secara konsisten dan transparan, akan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja negara dalam melindungi rakyat.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto dalam keterangannya menyebut bahwa premanisme adalah musuh bersama, yang tidak bisa ditoleransi dalam bentuk apa pun.

“Keamanan adalah hak dasar rakyat. Maka tugas kita bersama adalah memastikan masyarakat merasa aman dari ancaman premanisme dan gangguan lainnya,” ujar Irjen Pol. Karyoto.

Aksi Nyata Menuju Jakarta yang Aman dan Ramah Investasi

Operasi Berantas Jaya 2025 menjadi bukti nyata bahwa penanganan premanisme tidak bisa dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif lintas sektor. Keterlibatan aktif TNI-Polri, pemerintah daerah, dan badan intelijen nasional menunjukkan bahwa negara hadir untuk menjamin rasa aman masyarakat.

Dengan dukungan masyarakat, konsistensi aparat, serta koordinasi yang solid antarlembaga, diharapkan Jakarta akan segera terbebas dari ancaman premanisme dan ormas bermasalah. Iklim investasi pun akan semakin sehat, dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan optimal.