Badan otorita tanggul laut pantura jawa disahkan, biaya Rp1.297 triliun!
allintimes.com | Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan badan otorita tanggul laut pantura jawa dalam Rapat Terbatas hari ini. Langkah ini menandai kesiapan pemerintah membangun tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) sepanjang 500 km dan anggaran mencapai Rp1.297 triliun untuk lindungi pesisir utara Jawa.
Sejak era 1995, gagasan pembentangan Giant Sea Wall dari Banten hingga Gresik belum menemukan momentum serius—hingga kini. Proyek ini kini mendapatkan lampu hijau: Prabowo menyatakan konstruksi akan dimulai dengan pengawasan langsung badan otorita sebagai lembaga pelaksana dan pengatur proyek ke depan. Seskab mengonfirmasi, badan otorita akan berfungsi sebagai pusat koordinasi antarkementerian dan investor agar implementasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Fakta dan data dari sumber resmi
- Total anggaran proyek mencapai Rp1.297 triliun atau sekitar US$80 miliar, untuk membentang sepanjang 500 km pesisir Pantura Jawa.
- Sebelumnya, pembangunan awal sepanjang 41 km di sekitar Jakarta sudah menghabiskan dana hingga Rp123 triliun untuk penguatan tanggul dan mitigasi rob.
- Badan otorita nantinya menjadi pengendali operasional, pengawasan dana, dan koordinasi lintas daerah—dengan mandat kuat dari presiden untuk percepatan pelaksanaan.
Menko Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa proyek ini perlu studi dan evaluasi lanjut sebelum dibangun penuh, karena skala dan kompleksitasnya besar. DPR menyambut baik pembentukan badan otorita, namun menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar pengawasan publik dapat berjalan efektif . Investor global juga sudah menunjukkan minat, namun menyarankan studi kelayakan dan skema pendanaan hybrid—APBN, kerjasama swasta, dan pinjaman luar negeri agar proyek berjalan lancar tanpa beban APBN berlebih .
Analisis singkat atau arah kebijakan ke depan
Penunjukan badan otorita mencerminkan pola tata kelola modern:
- Pusat kendali operasional di satu lembaga untuk percepatan
- Audit rutin dan keterbukaan data demi publik mengawasi penggunaan dana jumbo
- Pendekatan hulu-hilir: pembangunan tanggul harus diikuti restorasi mangrove dan cadangan air bersih
- Keterlibatan lokal lewat koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat pesisir agar implementasi tidak berbenturan sosial dan ekologis.
Pembentukan badan otorita tanggul laut pantura jawa dan dana Rp1.297 triliun menandai transformasi nyata dalam menjaga eksistensi daerah pantai utara Jawa. Kini muncul dua pertanyaan utama: apakah tata kelola berlangsung transparan dan mana strategi terbaik untuk menjaganya?
Bagikan artikel ini jika kamu ingin proyek ini berjalan bersih dan tepat guna! Tulis pendapatmu: apa kekhawatiran terbesar kamu—anggaran, lingkungan, atau tata kelola?
