Pendapatan Asli Daerah Kalbar Meningkat, Namun Peningkatan Masih Lambat

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. (Foto: Humas BPKP Kalbar)

allintimes.com | PONTIANAK – Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPRD Kalbar bahwa meskipun pendapatan asli daerah (PAD) Kalbar terus meningkat setiap tahun, kenaikannya sebenarnya tergolong minim.

Tiga Kontributor Utama Pajak Daerah

Rudy menjelaskan, meski pajak daerah telah menjadi tulang punggung PAD, kontribusinya belum optimal. Tiga penyumbang pajak terbesar adalah:

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

“Secara umum memang PAD mengalami kenaikan setiap tahunnya, tetapi kenaikannya belum begitu signifikan,” kata Rudy

Benchmark Kalimantan Timur: Implementasi Strategi Efektif

Sebagai pembanding, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berhasil meningkatkan PAD dari Rp17 triliun menjadi Rp22 triliun pada 2024. Kenaikan itu berhasil dicapai melalui:

  • Ekstensifikasi sumber PAD di sektor pertambangan Minerba, sesuai UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur kewajiban pembayaran persentase keuntungan bersih kepada daerah.
  • Pengawasan distribusi BBM dan optimasi transaksi digital menggunakan sistem informasi real-time serta QRIS Dinamis.

Rekomendasi Strategis untuk Pemerintah Kalbar

Rudy menyarankan tiga langkah strategis bagi Pemprov Kalbar untuk mengakselerasi pertumbuhan PAD:

  1. Identifikasi potensi PAD dari sektor Minerba sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020.
  2. Audit dan pengawasan distribusi BBM secara menyeluruh.
  3. Pengembangan sistem informasi pendapatan daerah untuk real-time monitoring PKB dan BBNKB, serta otomatisasi layanan melalui QRIS Dinamis.

Data Tambahan: Peringkat Nasional dan Realisasi PAD

Data dari allintimes mencatat bahwa hingga Juni 2025, Pemprov Kalbar berhasil membukukan realisasi PAD sebesar Rp 3,36 triliun — meningkat 4,57 persen secara tahunan — dan menempatkan Kalbar sebagai provinsi ketiga dengan pendapatan daerah tertinggi di Indonesia

Sumber lain menyebutkan bahwa realisasi PAD mencapai 45,63 persen dari target, atau sekitar Rp1,43 triliun.

Meskipun PAD Kalbar naik, namun pertumbuhannya masih jauh dari potensi maksimal. Aksi strategis seperti penggalian PAD sektoral dan digitalisasi pendapatan menjadi kunci mempercepat perkembangan fiskal daerah. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk mengubah tren kecil menjadi capaian signifikan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *