MK Larang Wakil Menteri Rangkap Jabatan demi Fokus Urus Kementerian
allintimes.com | Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Wakil Menteri (Wamen) dilarang merangkap jabatan, baik sebagai pejabat negara lainnya maupun komisioner atau direktur pada BUMN maupun swasta. Keputusan ini tegas agar Wamen bisa fokus dan menjalankan tugasnya dengan proporsional. Putusan ini dibacakan dalam sidang pleno MK, Kamis, 28 Agustus 2025.
Dasar Hukum dan Pertimbangan MK
Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menyampaikan bahwa status Wamen adalah pejabat negara, sehingga aturan larangan rangkap jabatan yang berlaku untuk menteri secara otomatis berlaku pula bagi wakil menteri. Hal ini telah diungkap dalam pertimbangan MK lewat Putusan Nomor 80/PUU-XVII/2019. Namun, baru kini pertimbangan tersebut ditindaklanjuti dalam amar putusan yang mengikat.
Larangan ini mencakup tiga kategori:
- Pejabat negara lainnya
- Komisaris atau direksi perusahaan negara maupun swasta
- Pimpinan organisasi yang dibiayai APBN atau APBD.
MK menyatakan pentingnya aturan ini sejalan dengan UU BUMN dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional, serta mencegah konflik kepentingan dan membebani konsentrasi Wamen.
Baca juga: Implementasi Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah
Waktu Adaptasi: Dua Tahun
Mahkamah memberi tempo dua tahun bagi pemerintah untuk menyesuaikan struktur jabatan Wamen yang saat ini merangkap. Hal ini mempertimbangkan urgensi transisi dan antisipasi kekosongan peran penting, sehingga pemerintah dapat mencari pengganti yang memenuhi syarat profesional dan integritas.
MK juga menggarisbawahi bahwa fasilitas Wamen—sebagai pejabat negara—harus tersedia secara proporsional guna mendukung kinerjanya.
Mengapa Larangan Itu Diberlakukan?
Alasan Utama:
- Fokus dan Proporsionalitas Tugas: Wamen memiliki beban kerja berat dan membutuhkan alokasi waktu penuh untuk kementerian.
- Konflik Kepentingan: Jabatan rangkap dapat menciptakan tumpang tindih kepentingan antara kebijakan publik dan bisnis.
- Tata Kelola Baik: Meminimalisir praktik korporasi dalam politik dan pemerintahan.
Refleksi Keseluruhan:
Larangan tersebut tidak semata menegakkan aturan, tapi merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi, profesionalisme birokrasi, serta menjauhkan potensi konflik skala pemerintahan pusat.
Tabel Ringkasan Putusan MK
| Komponen | Rincian |
|---|---|
| Amar Putusan | Wamen dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris/direksi, atau pimpinan organisasi APBN/APBD |
| Posisi Yuridis | Penyesuaian norma dalam Pasal 23 UU Kementerian Negara |
| Pertimbangan Hukum | Kewajiban Wamen berupa beban kerja spesifik, kebutuhan pemerintah memperkuat menteri, mencegah konflik kepentingan |
| Waktu Penyesuaian | 2 tahun bagi pemerintah menyelesaikan rangkap jabatan yang masih ada |
| Tujuan Kebijakan | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional |
Tanggapan dan Relevansi Politikal
Pakar pemerintahan menyambut positif putusan ini. Menurut Prof. Andi Prasetyo, larangan ini penting sebagai “garis tegas antara fungsi manajerial pemerintahan dan kontrol bisnis—mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu individu”.
Beberapa pengamat kebijakan publik melihat ini sebagai momentum untuk membangun reputasi birokrasi yang lebih independen—tanpa digejal pengaruh korporasi atau kepentingan ganda.
Menuju Pemerintahan yang Lebih Tunggal
Kebijakan ini merupakan terobosan penting dalam upaya merampingkan birokrasi dan mempertegas profesionalisme Wakil Menteri. Dengan waktu penyesuaian selama dua tahun dan semangat memperkuat tata kelola, pemerintah kini dihadapkan pada tugas strategis: membangun struktur pemerintahan yang fokus, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
