Iran Tangguhkan Kerja Sama dengan IAEA
allintimes.com | Presiden Iran resmi mengumumkan Iran tangguhkan kerja sama dengan IAEA setelah parlemen meloloskan undang‑undang penangguhan pada 25 Juni 2025. Langkah ini memblokir akses inspeksi, pelaporan, dan verifikasi oleh Badan Energi Atom Internasional, memicu peringatan bahwa ketegangan nuklir di Timur Tengah kini memasuki fase krisis terbesar sejak awal milenium.
Pada 25 Juni 2025, Majelis Permusyawaratan Iran menyetujui RUU yang menghentikan seluruh bentuk kerja sama dengan IAEA kecuali atas izin Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran. Serangkaian serangan udara AS dan Israel akhir Mei lalu menghantam fasilitas nuklir Natanz, Fordow, dan Isfahan, mendorong parlemen Iran memutuskan bahwa pengawasan asing dianggap ancaman kedaulatan.
Sementara itu beberapa hari kemudian, Presiden Masoud Pezeshkian meratifikasi undang‑undang tersebut, menandakan penarikan Iran dari protokol inspeksi IAEA yang diatur oleh Perjanjian Non‑Proliferasi Nuklir (NPT) . Iran menegaskan, langkah ini bersifat sementara hingga ada jaminan keamanan bagi fasilitas dan ilmuwan nuklir Iran.
Fakta & Data dari Sumber Terpercaya
- Inspeksi Diblokir: Undang‑undang menangguhkan semua inspeksi IAEA, akses kamera satelit, dan pemantauan otomatis. Hanya pemeriksaan terbatas yang diizinkan jika disetujui oleh dewan keamanan nasional .
- Reaksi IAEA: Kepala IAEA Rafael Grossi menyatakan “keprihatinan mendalam” atas penangguhan ini dan mengancam akan merujuk Iran ke Dewan Keamanan PBB jika akses tidak dipulihkan .
- Kelumpuhan JCPOA: Penangguhan ini menandai gencatan kerja sama paling parah sejak Anwar al‑Sadat pada 2003 melanggar protokol tambahan, dan memperburuk prospek pemulihan Kesepakatan Nuklir Iran (JCPOA) yang telah lama mandek .
Dampak & Respons Internasional
- Amerika Serikat & Eropa: Menlu AS mengecam “tindakan merusak stabilitas global” dan mendesak Iran untuk kembali ke meja perundingan nuklir. UE mengumumkan sanksi tambahan jika Iran tidak segera memulihkan akses IAEA .
- Israel: Perdana Menteri Israel menyebut penangguhan sebagai “ancaman eksistensial” dan mendesak komunitas internasional melaksanakan “snap‑back” klausul sanksi dalam JCPOA .
- Negara Tetangga: Arab Saudi dan UEA menyuarakan kekhawatiran atas perlombaan senjata nuklir regional dan menyerukan deeskalasi. Rusia dan Tiongkok menahan diri dari kecaman keras, meski mendesak dialog diplomatik .
Analisis & Arah Kebijakan ke Depan
- Risiko Eskalasi Militer: Tanpa pengawasan IAEA, Iran dapat mempercepat pengayaan uranium mendekati tingkat senjata (sampai 90%), memicu respons militer prae-emptif .
- Peran PBB & Diplomasi: Dewan Keamanan PBB diperkirakan akan menggelar sesi darurat untuk meredam ketegangan. AS dan Eropa perlu memfasilitasi negosiasi kembali JCPOA dengan jaminan keamanan bagi Iran.
- Dukungan Domestik Iran: Pemerintah Iran menggunakan langkah ini untuk menggenggam dukungan nasionalis di tengah tekanan ekonomi dan sanksi internasional.
Keputusan Iran tangguhkan kerja sama dengan IAEA membawa dunia ke ambang krisis nuklir terburuk dalam dua dekade.
