Pemerintah Siapkan Mitigasi untuk Perlindungan WNI di Perbatasan Kamboja-Thailand
allintimes.com | Jakarta, 25 Juli 2025 – Pemerintah Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi untuk memastikan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Kamboja dan Thailand, menyusul meningkatnya eskalasi konflik di perbatasan kedua negara. Upaya ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
“Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan warga negara yang tinggal di sana itu aman. Jika terjadi sesuatu, itu sudah kita siapkan mitigasi-mitigasinya,” ujar Prasetyo Hadi.
Prasetyo menjelaskan bahwa pelaksanaan mitigasi ini melibatkan koordinasi erat antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan perwakilan diplomatik Indonesia di Bangkok serta Phnom Penh. Kemlu akan terus memantau dan memastikan kondisi WNI dalam keadaan aman.
“Kami sudah langsung berkoordinasi dengan Kemlu untuk memastikan bahwa saudara-saudara kita yang tinggal di sana aman. Kemudian termonitor, termasuk menyiapkan mitigasi-mitigasi,” terangnya.
Salah satu bentuk mitigasi yang disiapkan adalah penyampaian informasi secara berkala mengenai kondisi terkini di Thailand dan Kamboja kepada para WNI. Selain itu, pemerintah juga membuka ruang komunikasi untuk memudahkan deteksi keberadaan WNI dan menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan.
“Tentu kan pertama diinformasikan, sudah pasti diinformasikan kepada seluruh warga negara kita yang tinggal di sana. Kemudian dibuka ruang komunikasi sehingga kalau terjadi sesuatu kita bisa mendeteksi dan bisa dengan cepat melakukan penanganan,” tambahnya.
Meski demikian, Pemerintah Indonesia menegaskan tidak akan ikut campur dalam konflik internal kedua negara anggota ASEAN tersebut. Menteri Prasetyo berharap konflik Thailand dan Kamboja segera mereda, mengingat dampaknya dapat dirasakan secara global, termasuk oleh Indonesia jika eskalasi terus meningkat.
“Kita sebisa mungkin menghindari untuk kita menyampaikan pendapat yang itu berkenaan dengan politik atau kejadian di negara yang lainnya. Kita tidak berharap eskalasi akan meningkat, karena sekali lagi itu akan berdampak secara global, termasuk ke negara kita,” pungkasnya. [HKW]
