Prabowo Ajak Malaysia Selesaikan Polemik Laut Ambalat Tanpa Ketegangan

allintimes.com | Jakarta – Sengketa maritim antara Indonesia dan Malaysia yang mencuat seputar istilah Laut Ambalat versus Laut Sulawesi, kembali mencuat. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penyelesaian secara damai dan melalui itikad baik kedua negara. “Kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, ada iktikad baik dari dua pihak… Intinya kita mau penyelesaian yang baik,” tuturnya saat menghadiri KSTI 2025 di ITB Bandung (7 Agustus 2025)

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, menambahkan bahwa perundingan ini memerlukan waktu akibat kompleksitas teknis dalam kerangka hukum wilayah maritim ASEAN serta UNCLOS. Proses yang telah melibatkan 43 putaran negosiasi sejak 2005 ini belum membuahkan kesepakatan menyeluruh.

Langkah terobosan dicapai pada 27 Juni 2025, ketika Presiden Prabowo dan PM Malaysia Anwar Ibrahim bertemu di Istana Merdeka. Kedua pemimpin sepakat menerapkan skema joint development, yakni kerja sama eksplorasi bersama Blok Ambalat, sambil menunggu penyelesaian hukum. Menurut PM Anwar, menunggu penyelesaian hukum bisa memakan waktu hingga dua dekade. Oleh karenanya, kerja sama ekonomi dimulai segera demi kepentingan masyarakat perbatasan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan bahwa mekanisme pengelolaan bersama tersebut sengaja diambil sebagai upaya meredam potensi konflik: “Kita negara bertetangga, sebaiknya kita bertetangga dengan rukun”.

Namun, dinamika politis tetap tinggi. Malaysia memunculkan kembali istilah Laut Sulawesi, sementara DPR RI melalui Dave Laksono mendesak agar Indonesia mempertegas penggunaan istilah “Laut Ambalat” sebagai bentuk klaim yuridis dan strategis. Ia juga meminta pemerintah memperkuat kehadiran fisik, termasuk patroli TNI AL dan eksplorasi migas oleh BUMN di wilayah sengketa.

Ikhtisar Sengketa Ambalat