Jabatan Wakil Panglima TNI Dihidupkan Lagi: Relevansi, Kritik, dan Dampaknya pada Anggaran
allintimes.com | Jakarta — Setelah vakum lebih dari dua dekade, pemerintah melalui Mabes TNI resmi mengaktifkan kembali jabatan Wakil Panglima TNI pada 8 Agustus 2025. Langkah ini berbarengan dengan pembentukan enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru sebagai bagian dari penguatan struktur organisasi pertahanan nasional.
Keputusan ini memicu beragam reaksi, mulai dari dukungan penuh hingga kritik tajam. Sebagian pihak menilai jabatan tersebut relevan di tengah meningkatnya kompleksitas organisasi TNI, sementara pihak lain mempertanyakan efektivitasnya di tengah wacana efisiensi anggaran.
Struktur TNI Bertambah Kompleks
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menyebut penambahan enam Kodam baru bertujuan memperkuat komando teritorial di wilayah strategis seperti Riau–Kepri, Padang & Jambi, Lampung & Bengkulu, Kalimantan Tengah & Selatan, Sulawesi Tengah & Barat, serta Merauke.
Selain itu, terdapat peningkatan 14 Pangkalan Angkatan Laut menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) dan penambahan unit di tingkat brigade dan batalyon.
Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, mengatakan bahwa jabatan Wakil Panglima TNI menjadi penting. “Rentang kendali Panglima semakin luas, sehingga Wakil Panglima akan membantu mempercepat koordinasi dan eksekusi kebijakan,” ujarnya.
Baca juga: DPR Desak Penegakan Hukum Tegas untuk Pelaku Pembunuhan Prada Lucky
Peran Wakil Panglima TNI
Mabes TNI menjelaskan bahwa Wakil Panglima akan membantu Panglima dalam mengurus Kodam baru serta memastikan koordinasi lintas matra berjalan lancar. Keberadaan jabatan ini diyakini dapat memperkuat efektivitas operasional, terutama di wilayah dengan tantangan keamanan yang tinggi.
Menurut analisis MetroTV, kehadiran Wakil Panglima juga diharapkan mempermudah pengambilan keputusan strategis di lapangan tanpa mengurangi kewenangan Panglima TNI sebagai pemegang komando tertinggi.
Kritik Efisiensi Anggaran
Meski dianggap relevan, kebijakan ini memantik kritik dari sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik. Mereka menilai pengaktifan jabatan baru berpotensi menambah beban anggaran, yang justru bertentangan dengan semangat efisiensi yang sedang digalakkan pemerintah.
“Di satu sisi pemerintah berbicara soal penghematan, tapi di sisi lain membentuk jabatan baru yang jelas memerlukan biaya,” ujar seorang analis kebijakan publik kepada Tempo.
Ekonom dari RMOL menilai penguatan organisasi seharusnya dapat dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada, tanpa harus menambah struktur yang berpotensi memboroskan anggaran.
Pandangan dari Internal TNI
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan anggaran TNI AD telah dirancang secara efisien, tetapi tetap membutuhkan tambahan dana untuk membentuk hingga 100 batalyon infanteri sebagai bagian dari strategi jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan dan Komandan PMPP TNI menegaskan pemotongan anggaran sebesar Rp26,99 triliun dari belanja barang dan modal tidak akan mengganggu kesiapan misi perdamaian dan pertahanan nasional.
Keseimbangan antara Kekuatan dan Efisiensi
Pengamat militer menilai, secara operasional, Wakil Panglima TNI dapat membantu meringankan beban Panglima yang mengawasi ribuan satuan dari tiga matra. Namun, manfaat ini harus dibuktikan dengan indikator kinerja yang jelas dan transparansi anggaran.
DPR diharapkan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini agar benar-benar menghasilkan peningkatan kapasitas pertahanan, bukan sekadar penambahan jabatan.
Kesimpulan
Pengaktifan kembali jabatan Wakil Panglima TNI menjadi ujian bagi pemerintah dalam menyeimbangkan antara kebutuhan memperkuat struktur pertahanan dan menjaga efisiensi fiskal. Publik menunggu bukti bahwa kebijakan ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga efektif dan bermanfaat nyata bagi keamanan nasional.
