OPM Nyatakan Perang Terbuka: Ancaman Serius bagi Stabilitas Papua dan Keutuhan NKRI

allintimes.com – Organisasi Papua Merdeka (OPM), melalui sayap bersenjatanya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan provokatif yang menyatakan perang terbuka terhadap pemerintah Indonesia. Dalam pernyataan tersebut, mereka bahkan secara eksplisit mengancam akan menembak mati warga sipil asal Jawa serta para pejabat pemerintah yang berada di wilayah Papua.

Ancaman ini bukan hanya menjadi eskalasi baru dari konflik separatisme yang telah berlangsung puluhan tahun, tetapi juga mengundang keprihatinan nasional karena dinilai berpotensi memicu konflik horizontal dan destabilitas di Papua. Berikut ini penjabaran komprehensif mengenai latar belakang, dampak, dan kemungkinan respons dari berbagai pihak atas deklarasi perang terbuka ini.

Latar Belakang Konflik OPM dan TPNPB

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah kelompok separatis yang sejak 1965 secara aktif menolak integrasi Papua ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka menuntut kemerdekaan bagi wilayah Papua Barat, yang menurut mereka diperoleh secara tidak sah melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 yang dianggap tidak demokratis.

Sayap militer OPM, yaitu TPNPB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat), bertanggung jawab atas banyak aksi bersenjata di Papua. Kodap Sinak, salah satu komando wilayah TPNPB, menjadi aktor utama dalam eskalasi konflik di beberapa wilayah pegunungan Papua.

Selama beberapa dekade, konflik ini bersifat sporadis, tetapi meningkat intensitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Kontak senjata antara aparat TNI-Polri dan kelompok separatis bersenjata semakin sering terjadi, terutama di wilayah-wilayah seperti Intan Jaya, Nduga, Puncak, dan Pegunungan Bintang.

Deklarasi Perang Terbuka: Isi dan Konteks Ancaman

Pada tanggal 9 Juni 2025, melalui saluran komunikasi internal yang biasa digunakan untuk menyebarkan propaganda dan pernyataan resmi, Kodap Sinak menyatakan “perang terbuka” terhadap pemerintah Indonesia. Namun yang membuat pernyataan ini sangat mengkhawatirkan adalah target-target ancaman mereka yang tidak hanya mencakup aparat keamanan dan pemerintah, tetapi juga warga sipil non-Papua, khususnya masyarakat asal Jawa.

Beberapa poin penting dalam ultimatum tersebut antara lain:

• Ancaman penembakan terhadap orang Jawa di Papua.

• Seruan kepada anggota DPR, kepala daerah, dan pejabat pemerintah untuk meninggalkan wilayah Papua.

• Penegasan bahwa semua pihak yang dianggap mewakili kepentingan Jakarta di Papua adalah target sah bagi mereka.

Ancaman ini dinilai sebagai bentuk frustrasi setelah banyaknya anggota TPNPB yang tewas dalam kontak senjata selama beberapa pekan terakhir. Tekanan militer yang tinggi tampaknya mendorong kelompok ini untuk mengintensifkan retorika dan menebar ketakutan kepada masyarakat.

Respons Masyarakat dan Pemerintah

Hingga saat artikel ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak TNI, Polri, maupun Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait pernyataan provokatif OPM tersebut. Namun di lapangan, eskalasi pengamanan kemungkinan akan segera ditingkatkan.

1. Kekhawatiran Masyarakat Non-Papua

Warga sipil, terutama masyarakat pendatang dari Jawa, mengalami ketakutan yang nyata akibat ancaman ini. Beberapa laporan menyebutkan adanya peningkatan jumlah warga yang mengajukan permintaan relokasi ke luar Papua atau ke kota-kota besar yang dianggap lebih aman seperti Jayapura dan Merauke.

2. Pengetatan Keamanan

Pasukan TNI dan Polri diperkirakan akan memperkuat pengamanan di daerah rawan seperti Pegunungan Tengah dan wilayah konflik aktif lainnya. Langkah preventif juga akan dilakukan untuk mencegah penyusupan kelompok bersenjata ke daerah pemukiman padat penduduk.

Potensi Dampak Politik dan Sosial

Deklarasi perang terbuka oleh OPM bukan hanya masalah keamanan, tetapi juga membawa implikasi sosial dan politik yang serius. Beberapa potensi dampaknya meliputi:

1. Konflik Horizontal

Ancaman terhadap kelompok etnis tertentu (dalam hal ini masyarakat Jawa) dapat memicu konflik horizontal. Masyarakat Papua dan non-Papua yang selama ini hidup berdampingan dalam damai bisa mengalami perpecahan akibat provokasi ini.

2. Ketegangan Antarwilayah

Ancaman OPM dapat memperburuk persepsi di wilayah Indonesia lainnya terhadap Papua, terutama jika terjadi kekerasan terhadap warga sipil. Hal ini bisa memicu sentimen negatif terhadap masyarakat Papua di wilayah lain.

3. Reaksi Internasional

Jika konflik memburuk dan jatuh korban sipil dalam jumlah besar, isu ini bisa menjadi sorotan internasional. Negara-negara asing dan lembaga HAM dunia bisa mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil pendekatan damai atau bahkan melakukan intervensi diplomatik.

Strategi Pemerintah Menghadapi Ancaman

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa opsi strategis untuk merespons situasi ini:

1. Penegakan Hukum dan Operasi Militer Terbatas

Melanjutkan operasi keamanan yang telah berjalan selama ini, namun dengan pendekatan lebih presisi untuk menghindari korban sipil.

2. Pendekatan Diplomasi dan Dialog

Walau tidak mudah, beberapa pihak menilai perlu adanya ruang dialog antara pemerintah pusat dan tokoh-tokoh Papua, termasuk untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sipil yang terjebak di tengah konflik.

3. Perlindungan Warga Sipil

Menjamin keselamatan warga sipil dari segala suku dan daerah menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah di Papua diharapkan melakukan pendataan terhadap masyarakat non-Papua dan memberikan jaminan perlindungan.

Mengapa Papua Tetap Strategis bagi Indonesia

Papua tidak hanya kaya sumber daya alam seperti emas, tembaga, dan gas, tetapi juga memiliki letak geografis strategis. Wilayah ini menjadi salah satu benteng perbatasan Indonesia terhadap pengaruh luar, terutama di kawasan Pasifik Selatan.

Menjaga stabilitas Papua bukan hanya soal mempertahankan wilayah secara administratif, tetapi juga menjaga kedaulatan negara dalam konteks global. Setiap upaya separatisme yang berhasil akan menjadi preseden buruk bagi wilayah lainnya di Indonesia.

Antisipasi, Bukan Panik

Deklarasi perang oleh OPM memang sangat provokatif dan berbahaya. Namun, sejarah konflik di Papua menunjukkan bahwa kelompok separatis seperti TPNPB kerap menggunakan narasi kekerasan untuk menarik perhatian media dan masyarakat internasional.

Pemerintah dan masyarakat Indonesia perlu merespons dengan bijak. Langkah-langkah keamanan harus ditingkatkan, tetapi tetap diiringi dengan pendekatan humanis dan inklusif. Perlindungan terhadap warga sipil dari semua golongan harus menjadi prioritas mutlak.

Satu hal yang perlu diingat: Papua adalah bagian sah dari NKRI. Setiap upaya untuk memecah belah Indonesia harus dihadapi dengan tekad dan persatuan seluruh elemen bangsa.