Amirul Wicaksono: Profil, Pemecatan, dan Harta Kekayaan Eks Direktur IT Bank DKI

allintimes.com – Nama Amirul Wicaksono, mantan Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, kini menjadi perhatian publik setelah secara resmi dicopot dari jabatannya oleh Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Pramono Anung, pada awal April 2025. Pencopotan ini dilakukan sebagai respons atas gangguan layanan yang kembali terjadi di Bank DKI menjelang momen penting Lebaran, tepatnya pada Jumat, 29 Maret 2025.

Insiden tersebut membuat banyak nasabah tidak dapat mengakses layanan perbankan secara normal, bahkan disebut-sebut menimbulkan ketidaknyamanan dan keresahan di kalangan masyarakat pengguna jasa Bank DKI.

Keputusan tegas ini tidak diambil secara tiba-tiba. Pramono menegaskan bahwa gangguan serupa telah terjadi berulang kali dalam kurun waktu yang cukup singkat. Hal ini dianggap mencerminkan kelalaian dalam pengelolaan sistem IT perbankan, yang seharusnya menjadi tulang punggung operasional sebuah bank modern.

Selain menimbulkan krisis kepercayaan dari nasabah, gangguan tersebut juga memunculkan dugaan adanya kebocoran dana yang masih dalam tahap audit dan investigasi. Oleh karena itu, pencopotan Amirul Wicaksono menjadi langkah awal yang diambil pemerintah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem dan manajemen internal Bank DKI.

Latar Belakang Pemecatan Amirul Wicaksono

Pemecatan Amirul diumumkan oleh Pramono dalam rapat terbatas bersama Direksi Bank DKI di Balai Kota Jakarta pada 8 April 2025. Gubernur menyampaikan bahwa gangguan layanan yang terjadi bukanlah kejadian pertama, melainkan insiden ketiga yang berulang dengan pola yang serupa.

“Kejadian di Bank DKI ini bukan pertama kali. Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Di mana IT tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik. Terus terang ada kebocoran,” ungkap Pramono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (9/4/2025).

Kejadian terakhir terjadi sejak malam takbiran, yaitu 30 Maret 2025, yang membuat para nasabah kesulitan melakukan transaksi. Gangguan tersebut dianggap cukup serius karena mengganggu aktivitas keuangan warga Jakarta di momen penting menjelang Lebaran.

Merespons hal tersebut, Pramono memutuskan dua langkah utama:

1. Melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

2. Membebastugaskan Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur IT, dan untuk sementara jabatan tersebut dirangkap oleh Direktur Umum, Agus Haryoto Widodo.

“Karena ini sudah keterlaluan, nggak mungkin nggak melibatkan orang dalam,” tegas Pramono.

Gubernur juga menyatakan telah meminta lembaga audit independen internasional untuk menelusuri dan memverifikasi aliran dana terkait dugaan kebocoran, menekankan pentingnya digital traceability dalam sistem perbankan saat ini.

Komitmen pada Transparansi dan Kepercayaan Publik

Pramono menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak dari internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencoba ikut campur dalam penanganan masalah ini. Ia ingin masyarakat tahu bahwa Pemprov DKI berkomitmen melayani secara profesional dan bertanggung jawab.

“Siapa pun yang ikut campur, saya akan ambil tindakan. Kenapa ini dilakukan? Untuk membangun trust kepada publik bahwa publik ini tidak ada yang terganggu.”

Lebih lanjut, ia memberikan ultimatum bahwa gangguan ini harus menjadi yang terakhir. Ia bahkan mengungkapkan ambisi untuk membawa Bank DKI melantai di Bursa Efek Indonesia (IPO) dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan.

“Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Nggak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimal 6 bulan,” ujarnya.

Harta Kekayaan Amirul Wicaksono

Di tengah mencuatnya kasus ini, publik juga menyoroti harta kekayaan Amirul Wicaksono yang dilaporkan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Berdasarkan laporan periodik tahun 2023 yang dilaporkan pada 25 Maret 2024, total kekayaan Amirul mencapai Rp12,31 miliar, dengan status verifikasi administratif “Lengkap.”

Rincian Harta Amirul Wicaksono:

Amirul tidak mencantumkan surat berharga atau harta lainnya di luar yang telah disebutkan. Dengan kekayaan yang cukup signifikan, transparansi mengenai kepemilikannya menjadi penting, terutama dalam konteks evaluasi terhadap penyelenggara BUMD.

Penutup

Kasus Amirul Wicaksono menjadi peringatan serius bagi manajemen teknologi di sektor keuangan, khususnya di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pencopotan Direktur IT Bank DKI ini mencerminkan ketegasan Pemerintah Provinsi DKI dalam menjaga akuntabilitas layanan publik dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan daerah.

Langkah-langkah hukum dan audit mendalam yang sedang berjalan diharapkan dapat membawa kejelasan dan mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas gangguan dan kebocoran dana. Sementara itu, publik menantikan transformasi Bank DKI menuju transparansi, efisiensi, dan digitalisasi menyeluruh dalam pelayanan perbankan.