DPR RI tekankan komitmen perbaiki layanan haji
allintimes.com | Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan kembali komitmen perbaiki layanan haji pada Rapat Kerja bersama Kemenag dan BPKH. Ia menekankan koordinasi antarlembaga penting untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan ketepatan pelayanan bagi calon jamaah.
Dalam rapat di Gedung Nusantara II, wakil ketua Komisi VIII memimpin diskusi terkait evaluasi biaya penyelenggaraan, transportasi, akomodasi, dan pelayanan kesehatan haji. Hadir dalam rapat antara lain: BPKH, Sekjen Kemenag, Dirjen PHU, pihak maskapai (Garuda dan Lion Air), dan perwakilan fasilitas medis haji. Diskusi ini merupakan tindak lanjut rekomendasi Komisi VIII yang sebelumnya meminta peningkatan kualitas layanan haji mulai dari boarding hingga pemulangan jamaah.
Fakta & Rincian Program Perbaikan
- Komisi VIII menegaskan perlunya penindakan terhadap rekomendasi evaluasi BPIH, terutama menyangkut jadwal penerbangan dan layanan di pesawat.
- Pihak DPR mendorong maskapai nasional berperan aktif memastikan ketepatan waktu keberangkatan serta fasilitas seperti serenitas dan keselamatan penumpang.
- Aspek kesehatan juga mendapat sorotan: kesiapan tenaga medis, fasilitas klinik haji, dan logistik kesehatan wajib dipantau ketat sebelum masa keberangkatan .
Kemenag diminta menindaklanjuti rekomendasi secara cepat untuk menjaga kredibilitas penyelenggaraan haji. DPR menekankan bahwa layanan murah tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan. Maskapai Garuda dan Lion Air berkomitmen meningkatkan layanan di udara, termasuk layanan kabin dan manajemen boarding, guna mewujudkan jadwal sesuai rencana. BPKH dan klinik haji didesak memperkuat protokol kesehatan dan persiapan logistik medis demi antisipasi kondisi medis selama jamaah di Arab Saudi.
Dampak & Strategi ke Depan
- Sinergi antarlembaga—DPR, Kemenag, maskapai, dan penyedia layanan medis—harus ditingkatkan agar penyelenggaraan haji terjadi seamless experience.
- Transparansi BPIH—biaya dan alokasi harus bisa dipertanggungjawabkan secara publik, termasuk informasi cadangan dan penggunaan real-time.
- Pemantauan lapangan—DPR akan memantau langsung pelaksanaan prinsip layanan, termasuk keberangkatan, pemondokan, transportasi lokal, hingga kesehatan jamaah.
Penegasan komitmen perbaiki layanan haji ini jadi harapan baru bagi calon jamaah tahun 2025. Jika terlaksana baik, ini jadi awal era pelayanan Haji yang lebih profesional dan manusiawi.
Bagikan artikel ini bila kamu mendukung layanan haji lebih berkualitas! Tulis komentar: aspek layanan haji mana yang harus diperbaiki dulu—transportasi, kesehatan, atau akomodasi?
