Ketua Komisi IV DPR RI Sosialisasi Jasa Lingkungan: Warga Lokal Harus Jadi Pelaku, Bukan Penonton
allintimes.com | Bantul, Yogyakarta – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), memimpin Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Perundang-undangan Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Flory Hotel, Bantul, Minggu (3/8).
Acara ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dan parlemen untuk memberdayakan masyarakat agar menjadi subjek aktif dalam pengelolaan sumber daya alam.
Perubahan Paradigma: Dari Penonton Menjadi Pelaku Utama
Titiek Soeharto menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bagian dari komitmen Komisi IV DPR RI sebagai mitra Kementerian Kehutanan untuk mengubah paradigma pengelolaan kawasan hutan.
“Kami ingin masyarakat bukan hanya sebagai penonton, tetapi pelaku utama dalam pemanfaatan jasa lingkungan yang sah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Menurut Titiek, pengelolaan sumber daya alam, khususnya jasa lingkungan, tidak bisa lagi bersifat pasif. Ia menekankan pentingnya peran aktif komunitas yang didasari oleh regulasi yang kuat. Dengan demikian, ekosistem tetap terjaga dari kerusakan, sementara masyarakat lokal dapat memenuhi kebutuhan ekonominya melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menciptakan sinergi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan.
Baca juga: Mentan Raja Juli Antoni Kunjungi Riau, Tegaskan Sinergi Penanganan Karhutla dan Penegakan Hukum
Memperdalam Pemahaman Regulasi dan Potensi Ekonomi
Acara Bimtek dan Sosialisasi Perundang-undangan ini diikuti lebih dari 100 peserta, yang terdiri dari kelompok masyarakat lokal di sekitar kawasan hutan di DIY dan sekitarnya. Mereka antusias mendalami tata kelola jasa lingkungan, termasuk pemanfaatan wisata alam, perlindungan mata air, dan potensi perdagangan karbon berbasis komunitas.
Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc. menjelaskan tugas utama KSDAE dalam mengelola kawasan konservasi dan jasa lingkungan. Ia menyoroti pentingnya dukungan kelembagaan yang kuat dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati sekaligus pemberdayaan warga.
Baca juga: Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Tinjau TWA Pulau Weh, Dorong Konservasi Berbasis Kesejahteraan
Dengan adanya dukungan ini, masyarakat didorong untuk berinovasi menciptakan model ekonomi berbasis ekologi yang berkelanjutan.
Dalam Bimtek ini, peserta dibekali pemahaman mengenai berbagai regulasi terkait, sehingga mereka memiliki pijakan legal yang kuat. Pengetahuan ini menjadi modal penting bagi mereka untuk mengubah gagasan menjadi usaha nyata.
Mendorong Inovasi Ekonomi Berbasis Ekologi
Bimtek ini tidak hanya memberikan teori, tetapi juga membuka wawasan peserta tentang bagaimana mengubah potensi alam di sekitar mereka menjadi sumber pendapatan yang sah. Dengan dukungan penuh dari Kementerian Kehutanan dan Komisi IV DPR RI, diharapkan akan lahir lebih banyak inovasi ekonomi berbasis ekologi dari masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat perekonomian lokal.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga alam sambil memetik manfaatnya secara bijak. Dengan demikian, konservasi bukan lagi beban, melainkan jalan menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. [HDY]
