Perhutanan Sosial Jadi Pilar Ekonomi dan Lingkungan, Kopi Luhak Bungsu Tembus Pasar Dubai

allintimes.com | Lima Puluh Kota, Sumatera Barat – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen kuat pemerintah pusat dan parlemen untuk menjadikan Perhutanan Sosial sebagai pilar penting pemerataan ekonomi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Penegasan ini disampaikan dalam acara Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek Strengthening Social Forestry (SSF) bertema “Aka Basamo” di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Sabtu (21/6/2025).

Perhutanan Sosial, Proyek Strategis Nasional untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Antoni menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto kembali menetapkan Perhutanan Sosial sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Keputusan ini bertujuan memastikan penguasaan dan pemanfaatan lahan, termasuk kawasan hutan, berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

Baca juga: Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Tinjau TWA Pulau Weh, Dorong Konservasi Berbasis Kesejahteraan

“Dulu rakyat hanya bisa melihat hutan dari jauh, sekarang mereka diundang masuk, tidak hanya untuk menjaga kelestariannya, tetapi juga memanfaatkannya untuk kesejahteraan,” ujar Menteri Kehutanan, menggambarkan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan.

Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan akses legal kepada masyarakat atas lebih dari 8,3 juta hektare kawasan hutan melalui 11.015 Surat Keputusan yang melibatkan 1,4 juta Kepala Keluarga (KK). Masih terdapat potensi sekitar 5 juta hektare lahan yang bisa didorong untuk dikelola melalui skema Perhutanan Sosial.

Ekspor Kopi Perdana Bukti Keberhasilan Program

Salah satu bukti konkret keberhasilan program ini adalah pelepasan ekspor perdana kopi sebanyak 8 ton dari Koperasi Luhak Bungsu menuju Dubai. Pelepasan ekspor ini dilakukan langsung oleh Ketua Komisi IV DPR RI dan Menteri Kehutanan sebagai bagian dari rangkaian acara Gelar Karya, menunjukkan dampak ekonomi langsung dari program Perhutanan Sosial.

Dukungan DPR dan Subsidi Pupuk untuk Petani Hutan

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, yang akrab disapa Titiek Soeharto, menegaskan bahwa Perhutanan Sosial adalah solusi nyata untuk menurunkan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan sekaligus menjaga stabilitas lingkungan nasional.

“Program ini tidak hanya memberi legalitas kepada masyarakat untuk mengelola hutan, tetapi juga membuka akses pendapatan, lapangan kerja, dan keamanan usaha. Tidak ada lagi petani takut dikejar-kejar polisi hutan,” jelas Titiek Soeharto.

Baca juga: Siti Hediati Soeharto S.E. Gencarkan Peran Masyarakat dalam Menjaga Hutan Lewat Bimtek di Yogyakarta

Ia juga menyampaikan dukungan konkret DPR melalui kebijakan lintas sektor, termasuk subsidi pupuk bagi petani hutan, yang secara resmi diakomodasi dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 4 Tahun 2025.

Ini adalah pertama kalinya petani hutan secara khusus dimasukkan sebagai penerima subsidi pupuk, sebuah langkah signifikan untuk meringankan beban petani. Titiek Soeharto juga mengapresiasi kolaborasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Pertanian dan Badan Karantina, dalam mendukung keberhasilan komunitas kopi perhutanan sosial.

“Kami mendorong agar model seperti ini bisa ditiru daerah-daerah lain. Perhutanan Sosial telah menjadi contoh program konkrit yang memberi dampak langsung kepada rakyat,” tambahnya.

Gelar Karya SSF: Merayakan Capaian dan Memperkuat Jejaring

Gelar Karya Perhutanan Sosial Proyek SSF diadakan untuk merayakan capaian kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS), memperkuat jejaring usaha, serta menampilkan inovasi dan praktik terbaik dari berbagai daerah.

Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat, DPR RI, mitra pembangunan, pelaku usaha, akademisi, serta masyarakat, menegaskan pentingnya kolaborasi multisektoral dalam mencapai tujuan Perhutanan Sosial yang lebih luas.