28.000 Rekening Diblokir PPATK: Implikasi Hukum dan Hak Nasabah

allintimes.com – Rekening Diblokir PPATK – Pada tahun 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan langkah tegas dengan memblokir sementara 28.000 rekening dormant atau tidak aktif di berbagai bank di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kerap memanfaatkan rekening-rekening pasif.

Kebijakan ini menimbulkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian mendukung sebagai langkah perlindungan terhadap sistem keuangan, sementara yang lain mempertanyakan legalitas tindakan tersebut serta dampaknya terhadap hak nasabah. Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai dasar hukum pemblokiran, hak-hak nasabah, serta prosedur reaktivasi rekening agar masyarakat memahami posisi dan solusi yang tersedia.

Apa Itu Rekening Dormant?

Sebelum membahas lebih jauh, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan rekening dormant. Rekening dormant adalah rekening bank yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama jangka waktu tertentu, umumnya 6 hingga 12 bulan tergantung pada kebijakan masing-masing bank. Aktivitas yang dimaksud mencakup penyetoran, penarikan, maupun transfer dana.

Meski tidak aktif, rekening ini tidak ditutup secara otomatis. Dalam kondisi tersebut, rekening masih menyimpan dana dan tetap terdaftar atas nama pemiliknya, namun tidak aktif digunakan. Celah inilah yang kemudian sering dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kriminal, terutama karena kurangnya pengawasan dari pemilik asli rekening.

Dasar Hukum Pemblokiran Rekening oleh PPATK

Langkah pemblokiran oleh PPATK bukanlah tindakan yang dilakukan secara sepihak atau tanpa dasar hukum. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dalam Pasal 44 ayat (1) UU tersebut ditegaskan bahwa PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan, termasuk bank, untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang dicurigai merupakan bagian dari tindak pidana.

Pemblokiran ini juga merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (GNPP TPPU dan PPT). Dalam konteks ini, rekening dormant dianggap memiliki potensi besar untuk digunakan dalam tindak kejahatan keuangan karena minimnya pengawasan dan aktivitas pemilik sah rekening.

Alasan dan Potensi Risiko dari Rekening Dormant

Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, rekening dormant berisiko tinggi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, termasuk untuk:

• Transaksi judi online: Rekening pasif bisa digunakan untuk menyamarkan aliran dana dari aktivitas perjudian daring ilegal.

• Penipuan online: Pelaku penipuan kerap menggunakan rekening tidak aktif agar sulit dilacak, kemudian mentransfer hasil penipuan ke rekening lain.

• Pendanaan narkotika dan terorisme: Rekening dormant juga rawan dipakai sebagai ‘tempat parkir sementara’ bagi dana hasil perdagangan narkoba atau untuk mendanai kegiatan terlarang.

Mengingat tingginya risiko tersebut, pemblokiran dilakukan bukan untuk merugikan pemilik sah, melainkan untuk melindungi dana mereka dari kemungkinan penyalahgunaan.

Prosedur Pemblokiran dan Pemberitahuan kepada Nasabah

Langkah pemblokiran dilakukan melalui koordinasi antara PPATK dan bank-bank penyedia jasa keuangan. Setelah data rekening dormant dikompilasi dan diverifikasi, bank akan:

1. Memblokir sementara rekening tersebut sesuai instruksi PPATK.

2. Mengirimkan pemberitahuan resmi kepada nasabah terkait status rekening.

3. Memberikan informasi prosedur reaktivasi bagi nasabah yang ingin mengakses kembali rekening mereka.

Penting untuk digarisbawahi bahwa proses ini bukan dilakukan secara diam-diam. Bank berkewajiban memberi tahu nasabah, baik melalui surat, email, maupun pemberitahuan langsung ke alamat yang terdaftar dalam data mereka.

Hak Nasabah atas Rekening yang Diblokir

Meskipun status rekening diblokir sementara, nasabah tetap memiliki hak penuh atas dana yang ada di dalam rekening tersebut. PPATK dan perbankan menegaskan bahwa pemblokiran ini bukan bentuk penyitaan, melainkan bentuk perlindungan hukum sementara.

Beberapa hak nasabah yang tetap dijamin antara lain:

• Hak atas kepemilikan dana dalam rekening.

• Hak untuk mengajukan reaktivasi rekening.

• Hak untuk mendapatkan penjelasan tertulis dari pihak bank atau PPATK.

• Hak untuk mengajukan keberatan secara hukum jika merasa dirugikan secara tidak sah.

Prosedur Reaktivasi Rekening

Bagi nasabah yang ingin mengaktifkan kembali rekening yang diblokir, berikut adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh:

1. Menghubungi cabang bank terkait: Langkah pertama adalah datang langsung ke cabang bank untuk melakukan klarifikasi dan konfirmasi status rekening.

2. Menyiapkan dokumen identitas: Nasabah wajib membawa KTP asli, buku tabungan, dan kartu ATM terkait.

3. Mengisi formulir permohonan reaktivasi: Bank akan menyediakan formulir resmi yang harus diisi oleh nasabah.

4. Proses verifikasi oleh pihak bank: Setelah dokumen dan formulir lengkap, pihak bank akan memverifikasi keabsahan data dan aktivitas terakhir rekening.

5. Reaktivasi atau penutupan rekening: Berdasarkan hasil verifikasi, rekening dapat diaktifkan kembali atau ditutup jika nasabah memang tidak lagi membutuhkan rekening tersebut.

Proses ini dapat memakan waktu beberapa hari kerja tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan kelengkapan dokumen dari nasabah.

Jalur Hukum Jika Terjadi Sengketa

Dalam kondisi tertentu, nasabah mungkin merasa tidak puas dengan proses atau hasil pemblokiran. Dalam hal ini, mereka berhak mengajukan keberatan kepada bank secara tertulis. Apabila tanggapan dari bank dirasa kurang memuaskan, nasabah dapat melanjutkan dengan:

• Melapor ke PPATK untuk meminta klarifikasi lanjutan.

• Mengajukan gugatan hukum ke pengadilan niaga atau pengadilan umum sesuai yurisdiksi yang berlaku.

Langkah hukum ini dijamin dalam sistem perundang-undangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan perlindungan publik dan hak individu.

Edukasi dan Pencegahan: Peran Aktif Nasabah

Agar tidak menjadi korban dari penyalahgunaan rekening, nasabah juga diimbau untuk mengambil langkah preventif, antara lain:

• Menutup rekening tidak aktif secara resmi jika tidak lagi digunakan.

• Rutin memeriksa mutasi dan aktivitas rekening agar dapat mendeteksi kejanggalan lebih awal.

• Tidak membagikan informasi pribadi atau data rekening ke pihak tak dikenal.

• Melaporkan aktivitas mencurigakan ke bank secepat mungkin jika ada transaksi yang tidak dikenali.

Kesimpulan

Pemblokiran 28.000 rekening dormant oleh PPATK bukan semata-mata tindakan sepihak, melainkan langkah strategis yang memiliki dasar hukum kuat dan bertujuan untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, hak nasabah tetap dijamin, termasuk hak untuk mengakses kembali dana mereka melalui prosedur yang telah diatur.

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa langkah ini bersifat preventif dan bertujuan melindungi kepentingan semua pihak, bukan untuk menghambat akses nasabah terhadap dana mereka. Dengan edukasi yang tepat dan komunikasi terbuka antara bank, PPATK, dan masyarakat, keamanan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Jika Anda memiliki rekening yang jarang digunakan, sekarang saatnya melakukan pengecekan. Pastikan Anda tidak menjadi bagian dari daftar rekening dormant yang berisiko diblokir. Lebih baik mencegah daripada menyesal.